JAKARTA — Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan kini memasuki babak baru dengan penguatan armada pemadam udara. Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menyetujui penerimaan bantuan operasional dari Pemerintah Malaysia guna memadamkan sebaran titik api (hotspot) yang meluas di area rawan gambut.
Kesepakatan ini dicapai setelah pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Penguatan Armada Udara dan Pasukan Lapangan
Pemerintah Malaysia menerjunkan unit bantuan udara berkemampuan tinggi yang dirancang khusus untuk memadamkan kebakaran di medan ekstrem:
Pesawat Amfibi Bombardier CL-415MP: 1 unit pesawat pengebom air (water bomber) yang dapat mengisi tangki air secara otomatis dari permukaan danau atau laut.
Helikopter Water Bombing: 3 unit helikopter pendukung untuk pembasahan titik api berpresisi tinggi di vegetasi rapat.
Tim Spesialis Tanggap Darurat: 52 personel ahli pemadam kebakaran hutan yang terlatih dalam penanganan krisis ekologis.
Gotong Royong Menjaga Udara Regional
Presiden Prabowo menegaskan bahwa krisis lingkungan seperti karhutla merupakan tantangan bersama kawasan yang dampaknya melintasi batas wilayah (transboundary haze). Oleh karena itu, kerja sama aktif antarnegara tetangga menjadi kunci utama dalam melindungi kesehatan masyarakat.
"Kebakaran hutan ini merupakan masalah lingkungan hidup yang dampaknya dirasakan oleh tetangga-tetangga kita. Ketika mereka menawarkan bantuan untuk memadamkannya bersama, tentu kita menyambut dan menerimanya dengan sangat baik," tegas Presiden Prabowo.
Selain bantuan dari Malaysia, Indonesia juga terus menyinergikan dukungan teknis dan peralatan penanggulangan karhutla dari negara sahabat lainnya, termasuk Jepang.
Integrasi Operasi Taktis dan Penegakan Hukum
Seluruh bantuan armada udara dan personel dari Malaysia akan langsung bergabung di bawah komando terpadu Satgas Karhutla nasional bersama BNPB, TNI, dan Polri.
Di samping mengoptimalkan pengeboman air dari udara (water bombing), Pemerintah Indonesia tetap memperketat tindakan pencegahan di jalur darat melalui pembasahan kembali lahan gambut (rewetting), pemantauan satelit secara real-time, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti membakar lahan secara ilegal.
